KONI Diusulkan Jadi Satker Khusus Olahraga

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) berada di luar Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

“KONI sebaiknya pakai satker (satuan kerja) tersendiri,” kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, (19/9).

Moermahadi menuturkan dengan satker, KONI akan memiliki daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tersendiri dan dana bakal dikucurkan lewat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara langsung.

“Itu untuk menyelesaikan masalah pertanyaan tadi (dana hibah jadi bahan korupsi),” tutur dia.

Saat ini, KONI ada di bawah Kemenpora. Penyaluran dana lewat hibah dengan pengajuan proposal ke Kemenpora.

“Ya, sebetulnya kan memang sistem pertanggungjawabannya itu harus disampaikan. Kemarin itu sebenarnya ketua KONI yang baru (Letjen. TNI (Purn) Marciano Norman) sempat menyampaikan juga, apakah nanti KONI itu dianggap sebagai satkernya Kemenpora, jadi nanti dia punya DIPA (Daftar Isian Perencanaan Anggaran) sendiri untuk menyelesaikan permasalahan itu, saya kira itu,” ungkap Moermahadi.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomer 95 tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional tertulis KONI membantu tugas menteri untuk pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan pengembangan bakat calon atlet berprestasi.

Dalam pelaksanaannya, KONI tidak mendapatkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). KONI mengajukan permintaan untuk mendapatkan anggaran ke Kemenpora.

www.medcom.id