BANDUNG — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat menggelar Rapat Kerja (Raker) Provinsi di Universitas Pasundan (Unpas), Bandung, Minggu (30/8/2026).
Raker dihadiri jajaran pengurus KONI Jabar, KONI kabupaten/kota, pengurus cabang olahraga (cabor), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jabar Hery Antasari, serta jajaran pimpinan KONI Pusat. Persiapan penyelenggaraan dan kesiapan kontingen daerah menjadi salah satu perhatian utama dalam forum tersebut.
Kadispora Jawa Barat, Hery Antasari menyampaikan arahan Gubernur Jawa Barat yang menekankan pentingnya memastikan seluruh atlet potensial dapat mengikuti Porprov 2026. Pemerintah daerah diminta tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk menghambat keberangkatan atlet berprestasi.
“Pak Gubernur bukan khawatir soal kesiapan tuan rumah, tetapi bagaimana perhatian kota dan kabupaten pengirim kontingen. Pesan beliau sangat tegas, jangan sampai ada satu pun atlet potensial yang tidak bisa berangkat hanya karena keterbatasan anggaran di daerahnya,” tegas Hery.
Menurut Hery, saat ini masih terdapat sejumlah kabupaten/kota, termasuk daerah yang selama ini menjadi lumbung atlet berprestasi Jawa Barat, yang menghadapi persoalan anggaran pengiriman kontingen. Karena itu, dukungan pemerintah daerah melalui Dispora masing-masing terus didorong agar partisipasi atlet tetap maksimal.
Dalam waktu dekat, Gubernur Jawa Barat juga dijadwalkan mengumpulkan seluruh wali kota dan bupati se-Jawa Barat. Pertemuan tersebut akan membahas komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sekaligus memastikan tidak ada daerah yang absen atau mengurangi pengiriman atlet karena kendala fiskal.
Hery menegaskan bahwa seluruh cabang olahraga memiliki peluang untuk menyumbangkan prestasi bagi Jawa Barat. Karena itu, pemetaan kekuatan tidak boleh hanya berfokus pada cabor yang dianggap memiliki peluang emas, melainkan harus disertai efisiensi anggaran dan strategi pembinaan yang tepat.
“Kalau ditanya cabor mana yang berpotensi, jika melihat peta Jawa Barat, semua cabor itu berpotensi. Kalau kita hanya memetakan yang pasti emas saja, kita sendiri yang kesulitan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KONI Jawa Barat Budiana memastikan kesiapan teknis Porprov 2026 terus menunjukkan progres signifikan. Persiapan di tiga daerah tuan rumah utama, daerah penyangga, maupun daerah pembantu disebut telah mencapai sekitar 80 persen.
“Porprov sudah sangat siap. Baik tuan rumah utama, penyangga, maupun pembantu, persiapannya saat ini sudah mencapai kisaran 80 persen. Saya dan Pak Kadispora selalu bersama-sama mengawal ini langsung dengan para kepala daerah dan KONI kabupaten/kota,” kata Budiana.
Budiana juga mengapresiasi antusiasme para kepala daerah dalam menyambut Porprov 2026. Menurutnya, meski sejumlah daerah menghadapi keterbatasan anggaran, komitmen untuk menyukseskan Porprov tetap tinggi karena ajang tersebut membawa gengsi, martabat, dan kebanggaan daerah.
Dari sisi KONI Pusat, Wakil Ketua Umum I Mayjen TNI (Purn.) Suwarno mengingatkan bahwa Porprov harus menjadi bagian dari kesinambungan pembinaan atlet Jawa Barat. Prestasi yang lahir dari Porprov 2026 diharapkan menjadi modal untuk mempertahankan tradisi juara Jawa Barat pada PON mendatang.
Suwarno juga menyampaikan perkembangan persiapan PON yang direncanakan berlangsung di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan DKI Jakarta sebagai daerah penyangga. Namun, bencana yang melanda Flores membuat venue pertandingan di wilayah tersebut harus dievaluasi kembali oleh KONI Pusat.
“Cabang olahraga yang rencananya dipertandingkan di Flores akan kita evaluasi kembali, apakah tetap layak dilaksanakan di sana atau harus dipindahkan. Kami masih berkoordinasi dan menunggu penanganan pascabencana di NTT,” jelas Suwarno.
Selain membahas kesiapan Porprov, Raker KONI Jabar juga menjadi momentum sosialisasi perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI hasil Rakernas KONI Pusat. Budiana menyebut terdapat sekitar lima hingga tujuh pasal baru yang mencakup ketentuan masa jabatan dan struktur kepengurusan yang perlu disesuaikan di tingkat daerah.
